Demikian sambutan Walikota Malang yang dibacakan oleh Wakil Walikota Malang, Drs Bambang Priyo Utomo MSc saat pembukaan Sosialisasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan Kota Malang, Rabu (16/3) di Hotel Gajahmada Malang Malang.
“Sanitasi menjadi isu yang startegis bagi kota-kota besar di Jatim, khususnya Kota Malang. Sanitasi merupakan bagian vital dari pembangunan sarana dan prasarana pemukiman kota terkait pengentasan kemiskinan,” katanya.
Lebih lanjut dikatakannya, pentingnya sanitasi bagi kehidupan, menuntut pemerintah daerah memberikan sentuhan dan perhatian terhadap sektor sanitasi, baik berupa perbaikan, penambahan, revitalisasi bahkan peningkatan kualitas dan kapasitas.
Selain itu, yang paling utama yakni memberikan penanaman nilai kesadaran terhadap masyarakat akan pentingnya sanitasi, demi terwujudnya budaya hidup bersih dan sehat di segala tingkatan masyarakat.
Salah satu kendala sanitasi yakni terkait sinergitas pembangunan DAS (daerah aliran sungai) antara pemerintah kota/kabupaten dan pemerintah provinsi. Dari data yang ada, angka kesakitan diare pada tahun 2009 di Kota Malang mencapai 16.752 kasus, menempati urutan ke sembilan dari sepuluh penyakit terbesar di Kota Malang, mengingat diare timbul dari buruknya tingkat sanitasi.
“Melihat dari hasil data tersebut, memacu Pemerintah Kota Malang berkerjasama dengan masyarakat telah melaksanakan berbagai upaya pengelolaan sanitasi, baik dari pembentukan kader lingkungan di setiap kelurahan sampai pengelolaan limbah cair, limbah padat limbah industri maupun limbah medis,” tambahnya.
Sementara Kepala Bidang Diseminasi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Prop Jatim, Ir Miswan Hadi mengatakan, maksud dan tujuan diadakannya sosialisasi tersebut yakni terwujudnya stop buang air besar sembarangan (BABS) nasional hingga akhir tahun 2014, baik diperkotaan maupun di pedesaan melalui pemicu perilaku BABS.
Selain itu, penanganan sampah melalui pengurangan timbulan dari sumber dan penerapan sistem sanitary landfill untuk tempat pembuangan akhir (TPA) dengan prioritas di 240 kota.
Sumber : https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/26165