Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi air merupakan kebutuhan mendasar seluruh rakyat dan menyangkut kualitas kehidupan rumah tangga.
Apalagi di masa pandemi Covid-19 aksesibilitas terhadap air bersih memiliki peran sangat penting menjadi bagian untuk membangun ketahanan dan imunitas dari masyarakat.
“Dalam banyak studi sangat berhubungan kualitas infrastruktur dasar terutama air bersih dan sanitasi, maka saya memang ingin terus mendorong dan seluruh pemda agar pembangunan dan aksesibilitas air bersih dan sanitasi harus jadi prioritas,”tuturnya dalam acara penandatanganan Perjanjian KPBU SPAM Regional Jatiluhur I, Jumat (19/2).
Ia mengatakan bahwa akses terhadap sumber air minum yang layak dan berkelanjutan di Indonesia juga terus meningkat setiap tahunnya.
Bahkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat askes terhadap layanan air bersih dan berkelanjutan tahun 2017 hanya 62,75%, kemudian di tahun 2018 menjadi 65,28 dan 2019 mencapai 84,91%.
Meski begitu, pemerintah tidak boleh puas sebab masih ada sekitar 15,81% masyarakat yang belum mendapatkan layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.
“Pembangunan infrastruktur air dan sanitasi berhubungan tak hanya kesejahteraan tapi kualitas hidup dasar seluruh warga Negara Indonesia,”ujarnya.
Hal ini juga sejalan dengan Pasal 28 H Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Bahkan pemenuhan sanitasi air yang layak juga tertera dalam Resolusi PBB Nomor 64/292 Tahun 2010 yang menyatakan secara eksplisit bahwa hak atas air dan sanitasi adalah bagian hak asasi manusia (HAM).
“Akses air minum erat kaitannya bantu beban terutama perempuan jadi mohon pak Basuki Hadimuljono (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), ini merupakan buat saya jadi personal dan ini sesuatu diharapkan bantu banyak masyarakat kita,”tegasnya.
Menurut Menkeu, pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi merupakan proyek yang memiliki dampak besar, jika dibandingkan proyek yang dikeluarkan dengan rate of return dari sisi sosial ekonomi.
“Jika dihitung dari Internal rate of return dan social rate of return jauh lebih tinggi dari biaya proyek yang dikeluarkan, apalagi dari biaya proyek yang tadi disampaikan sehingga bisa dijaga tata kelola disiplin, tidak ada korupsi dan terus dijaga dalam ketepatan waktu dalam konstruksi,” katanya.
Sumber : https://investor.id/business/238017/pembangunan-infrastruktur-air-bersih-dan-sanitasi-air-harus-jadi-prioritas